Sejarah Madrasah Diniyah

Pesantren merupakan intuisi pertama yang mengembangkan sistem pendidikan Diniyah. Pesantren juga adalah intuisi yang telah lama ada mewarnai sistem pendidikan di Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan Diniyah, pesantren menjadi tumpuan dalam meningkatkan pengetahuan, khususnya Agama Islam.

Selama kurun waktu yang panjang, pendidikan keagamaan Islam tumbuh dan berkembang seiring dinamika masyarakt muslim. Model pendidikan, berupa pengajian al-Qur’an dan pengajian kitab, dengan metode yang sorogan, bandongan dan halaqah (Terutama di Jawa), dan tempat-tempat belajar yang digunakan umumnya adalah ruang-ruang masjid, surau, dayah, meunasah, langgar, rangkang, atau mungkin nama lainnya.

Pada masa penjajaha belanda, madrasah didirikan untuk masyarakat. Di Sumatera, di Padang Panjang, Syeikh Abdul Karim Amrullah mendirikan Madrasah Tawalib (1907),  Madrasah Adabiyah oleh Syekh Abdullah Ahmad (1908), tahun 1910 berdiri Madrasah Schoel di Batusangkar oleh Syaikh M. Taib Umar, di Sumatera Barat, Zaenuddin Labai mendirikan sistem pendidikan keagamaan klasikal yang diberi nama “Madrasah Diniyah” pada tahun 1915 (Noer 1991:49; Steenbrink 1986:44). Beberapa sumber mengatakan pendirian Madrasah Diniyah rintisan Zaenuddin Labai ditujukan untuk kaum perempuan. Kemudian M. Mahmud Yunus pada 1918 mendirikan Diniyah Schoel sebagai lanjutan dari Madrasah Schoel. Madrasah Nurul Uman dididirikan H. Abdul Somad di Jambi.

Meskipun ada beberapa catatan tahun mendirikan madrasah, sangat untuk memastikan madrasah mana yang sebenarnya pertama kali berdiri. Namun Kementerian Agama mengakui bahwa setelah Indonesia merdeka sebagian besar sekolah agama berpola madrasah diniyahlah yang berkembang menjadi madrasah-madrasah formal (Asrohah 1999:193). Dengan perubahan tersebut berubah pula status kelembagaannya, dari jalur “luar sekolah” yang dikelola penuh oleh masyarakat menjadi “sekolah” di bawah pembinaan Departemen Agama.

Meskipun demikian tercatat masih banyak pula madrasah diniyah yang mempertahankan ciri khasnya yang semula, meskipun dengan status sebagai pendidikan keagamaan luar sekolah. Pada masa yang lebih kemudian, mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 1964, tumbuh pula madrasah-madrasah diniyah tipe baru, sebagai pendidikan tambahan berjenjang bagi murid-murid sekolah umum. Madrasah diniyah itu diatur mengikuti tingkat-tingkat pendi-dikan sekolah umum, yaitu Madrasah Diniyah Awwaliyah untuk murid Sekolah Dasar, Wustha untuk murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan ‘Ulya untuk murid Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Madrasah diniyah dalam hal itu dipandang sebagai lembaga pendidikan keagamaan klasikal jalur luar sekolah bagi murid-murid sekolah umum.

Pengertian Madrasah

Kata “Madrasah” berasal dari bahasa Arab sebagai keterangan tempat (dzaraf), dari akar kata : “Darasa, Yadrusu, Darsan, dan Madrasatan”. Yang mempunyai arti “Tempat  belajar para pelajar”. Dalam bahasa Indonesia madrasah disebut dengan sekolah yang berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pengajaran.

Dari pengertian di atas maka jelaslah bahwa madrasah adalah wadah atau tempat belajar ilmu-imu keislaman dan ilmu pengetahuan keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah madrasah bersumber dari Islam itu sendiri.

Madrasah Diniyah merupakan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh swasta (hasil swadaya masyarakat), hanya berisikan pelajaran agama yang umumnya diselenggarakan selepas pendidikan di SD pada siang hari. Sealur dengan pendapat di atas Abdurrahman Wahid menyatakan mengenai sistem pendidikan madrasah di Indonesia. Bahwa sistem pendidikan di Indonesia mempunyai 3 model, yaitu:

  • Madrasah Diniyah
  • Madrasah SKB (surat keputusan bersama) tiga mentri
  • Madrasah Pesantren

Madarasah Diniyah sepenuhnya mengajarkan agama dan diatur oleh keputusan menteri agama tahun 1964. Madrasah ini mengenal 3 jenjang;

  • Madrasah Awaliyah
  • Madrasah Wustha
  • Madarasah Ulya

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas maka Madrasah Diniyatul Awaliyah merupakan sub sistem dari sistem pendidikan madrasah di Indonesia yang di dalamnya mempelajari dan mengkaji masalah-masalah keagamaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Dan kurikulumnya ditetapkan oleh Departemen Agama. Dalam hal ini pelajaran-pelajaran Madrasah Diniyah adalah bersifat keagamaan. Muatan Madrasah Diniyah ini lebih didominasi oleh pelajaran-pelajaran atau kajian ala pesantren yang diintensifkan melalui madrasah. Oleh karena itu dari sudut penguasaan ilmu-ilmu keagamaan hasilnya tidak diragukan lagi, akan tetapi madrasah yang semacam ini tidak berijasah formal.

Perkembangan Madrasah

Di Indonesia, latar belakang berdirinya madrasah tidak lepas dari dua faktor, yaitu semangat pembaharuan Islam yang berasal dari islam dan respon terhadap kebijakaan pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan serta mengembangkan sekolah-sekolah umum tanpa dimasukkan pelajaran dan pendidikan agama Islam.

tokoh-tokoh muslim di Indonesia akhirnya mendirikan dan mengembangkan madrasah di Indonesia didasarkan pada tiga kepentingan utama, yaitu: 1) penyesuaian dengan politik pendidikan pemerintah kolonial; 2) menjembatani perbedaan sistem pendidikan keagamaan dengan sistem pendidikan modern; 3) agenda modernisasi Islam itu sendiri.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengantarkan pendidikan Islam ke dalam babak sejarah baru, yang antara lain ditandai dengan pengukuhan sistem pendidikan Islam sebagai pranata pendidikan nasional. Lembaga-lembaga pendidikan Islam kini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang serta meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan pendidikan nasional. Di dalam Undang-Undang itu setiap kali disebutkan sekolah, misalnya pada jenjang pendidikan dasar yaitu sekolah dasar, selalu dikaitkan dengan madrasah ibtidaiyah, disebutkan sekolah menengah pertama dikaitkan dengan madrasah tsanawiyah, disebutkan sekolah menengah dikaitkan dengan madrasah aliyah, dan lembaga-lembaga pendidikan lain yang sederajat, begitu pula dengan lembaga pendidikan non formal.

Madrasah yang merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam, memiliki kiprah panjang dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan madrasah merupakan bagian dari pendidikan nasional yang memiliki kontribusi tidak kecil dalam pembangunan pendidikan nasional atau kebijakan pendidikan nasional. Madrasah telah memberikan sumbangan yang sangat signifikan dalam proses pencerdasan masyarakat dan bangsa, khususnya dalam konteks perluasan akses dan pemerataan pendidikan.

Memasuki awal orde lama, pemerintah membentuk departemen agama yang resmi berdiri pada Tanggal 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan pendidikan islam di Indonesia. Orientasi usaha departemen agama dalam bidang pendidikan islam bertumpu pada aspirasi umat islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah. Disamping Pada pengembangan madrasah itu sendiri.

Salah satu perkembangan madrasah yang cukup menonjol pada masa orde lama ialah: Didirikan dan dikembangkannya pendidikan guru agama dan pendidikan hakim islam negri. madrasah ini menandai perkembangan yang sangat penting di mana madrasah dimaksudkan untuk mencetak tenaga-tenaga professional keagamaan, disamping mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap mengembangkan madrasah.

Pada Tanggal 3 Desember 1960 keluar ketetapan MPRS no II/MPRS/1960 tentanng “garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana, tahapan pertama tahun 1961-1969” ketetapan ini menyebutkan bahwa pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai di sekolah rakyat sampai universitas-universitas negri,dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid atau murid dewasa menyatakan keberatannya. Namun demikian, dalam kaitannya dengan madrasah ketetapan ini telah memberi perhatian meskipun tidak terlalu berarti, dengan merekomondasikan agar madrasah hendaknya berdiri sendiri sebagai badan otonom dibawah pengawasan departemen pendidikan dan kebudayaan.

Usaha peningkatan dan pembinaan   dalam pendidikan madrasah ini kembali terwujud dengan adanya Surat Keputusan Besama (SKB)  pada tahun 1975  yang menegaskan bahwa : yang dimaksud madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan agama  Islam sebagai mata pelajaran dasar, yang diberikan sekurang-kurangnya 30% di samping matapelajaran umum.

  1. MadarasahIbtidaiyah setingkat dengan pendidikan dasar.
  2. Madrsah Tsanawiyah setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama
  3. Madrasah Aliyah setingkat dengan Sekolah Menengah Atas

Pembinaan dan pengembangan madrasah versi SKB Tiga menteri terus berlangsung  dengan tujuan mencapai mutu yang dicita-citakan. Penyamaan madrasah dengan sekolah umum tidak hanya dalam hal penjenjangan saja, namun juga dalam hal struktur program dan kurikulum juga mengalami pembakuan dan penyeragaman setidaknya itu diperkuat dengan terbitnya Keputusan Besama Menteri Pendidian dan kebudayaan dengan Menteri Agama  No. 0299/U/1984 dan No. 45 Tahun1984, tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah. Perbedaan terlihat pada identitas madrasah, yang menjadikan pendidikan dengan pelajaran agama sebagai mata pelajaran dasar sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran  umum.

Langkah konkrit berupa penyusunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam konteks ini, penegasan definitif tentang madrasah diberikan melalui keputusan-keputusan yang lebih operasional dan dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui upaya ini dapat dikatakan bahwa Madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional. Pada masa orde baru ini madrasah mulai dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat kelas rendah sampai masyarakat menengah keatas.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here